JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, menggelar rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (7/2/2011) malam. Rapat ini akan membahas penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.
Hadir pada rapat tersebut anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, di antaranya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Selain mereka, hadir pula beberapa pejabat yang terkait dengan insiden penganiayaan tersebut, seperti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, Kapolda Banten Brigjen Agus Kusnadi, Kapolda Jawa Barat Irjen Suparno Parto, dan Pangdam III Siliwangi Mayjen Muldoko.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi agar jajaran pemerintah daerah dan jajaran terkait melakukan investigasi menyeluruh atas kasus yang menelan tiga korban tewas itu.
"Saya instruksikan dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui sebab akibat dan kejadian yang sebenarnya, dengan tujuan, siapa yang lalai, siapa yang bersalah, melanggar hukum, harus diberikan sanksi. Hal ini termasuk manakala sesungguhnya benturan ini bisa dicegah, tetapi pencegahan tidak cukup efektif dilakukan, baik oleh aparat keamanan maupun pemda," kata Presiden, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.
Menurut Kesimpulan Saya Dalam Penerapan Isi:
Bahwa kelompok AHMADIYAH merupakan kelompok yang belum diterima oleh masyarakat karena dianggap keluar dari ajaran ISLAM. Keberadaan SKB 3 Menteri harus di perjelas, karena itu, selain didalam SKB perlu diadakan perbaikan, maka perlu diadakan musyawarah antara anggota masyarakat dan jamaat AHMADIYAH dalam bertoleransi sehingga tidak terjadi penyerangan yang dapat menyebabkan ke dua belah pihak terluka.
Kesimpulan diatas merupakan jenis pernalaran deduktif karena kalimat umumnya berada diawal dan pada baris akhir
